Penataan Beringin Perlu Konsep dan Anggaran
TARAKAN - Wakil Walikota Tarakan Suhardjo Trianto sepakat jika lokasi bekas kebakaran di Beringin III ke depan harus ditata dengan baik. Namun untuk melakukan penataan tersebut menjadi kawasan pemukiman yang rapi dan bersih tentu memerlukan konsep serta perencanaan yang matang. “Dan yang terpenting adalah support dana,” kata Suhardjo.
Untuk menyikapi hal ini, pemerintah kota tentu harus melakukan koordinasi dengan dinas dan institusi terkait khususnya DPRD Tarakan. Menurutnya, selain menyiapkan anggaran, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah sejauh mana kawasan tersebut memiliki data secara parsial. Misal luasnya, dan akan dikonsep seperti apa kawasan pesisir tersebut.
“Sehingga perencanaan mau diapakan kawasan tersebut benar-benar sudah siap,” pesannya.
Meski demikian, sampai saat ini pemerintah kota belum melakukan kegiatan apa-apa di lapangan, terkait wacana penataan kawasan ini. Pasalnya pemerintah kota harus melakukan koordinasi dengan legislatif di DPRD apakah sepakat dengan wacana tersebut dan mempersiapkan anggarannya melalui APBD kota.
“Kalau ada masukan-masukan serta ide-ide yang baik dari masyarakat maupun dari tokoh silakan saja disampaikan melalui institusi yang ada,” ujarnya.
Yang jelas, harus ada kajian mengenai konsep tersebut. Apakah benar-benar memberikan multi player efek kepada masyarakat dengan akan digelontorkannya anggaran dari APBD atau tidak.
“Harapan saya jangan sampai antara dana yang dikeluarkan dengan outputnya tidak sebanding,” harapnya.(ddq)
Sumber : radartarakan.co.id (6 Oktober 2011)
Untuk menyikapi hal ini, pemerintah kota tentu harus melakukan koordinasi dengan dinas dan institusi terkait khususnya DPRD Tarakan. Menurutnya, selain menyiapkan anggaran, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah sejauh mana kawasan tersebut memiliki data secara parsial. Misal luasnya, dan akan dikonsep seperti apa kawasan pesisir tersebut.
“Sehingga perencanaan mau diapakan kawasan tersebut benar-benar sudah siap,” pesannya.
Meski demikian, sampai saat ini pemerintah kota belum melakukan kegiatan apa-apa di lapangan, terkait wacana penataan kawasan ini. Pasalnya pemerintah kota harus melakukan koordinasi dengan legislatif di DPRD apakah sepakat dengan wacana tersebut dan mempersiapkan anggarannya melalui APBD kota.
“Kalau ada masukan-masukan serta ide-ide yang baik dari masyarakat maupun dari tokoh silakan saja disampaikan melalui institusi yang ada,” ujarnya.
Yang jelas, harus ada kajian mengenai konsep tersebut. Apakah benar-benar memberikan multi player efek kepada masyarakat dengan akan digelontorkannya anggaran dari APBD atau tidak.
“Harapan saya jangan sampai antara dana yang dikeluarkan dengan outputnya tidak sebanding,” harapnya.(ddq)
Sumber : radartarakan.co.id (6 Oktober 2011)
