Dinas Perikanan Tanggapi Harga Jual Belum Sebanding Biaya Operasional

Dinas Perikanan Tanggapi Harga Jual Belum Sebanding Biaya Operasional

TARAKAN - Keluhan para petambak udang di Kalimantan Utara (Kaltara) terkait harga jual yang dinilai belum sesuai harapan serta melambungnya biaya operasional menjadi perhatian serius Dinas Perikanan Tarakan.

Kepala Bidang Budidaya Perikanan, Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perikanan Tarakan, Husna Ersant Dirgantara mengungkapkan bahwa dinamika harga udang sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar bebas dan ekonomi global, mengingat komoditas udang Tarakan merupakan barang ekspor bermutu tinggi (premium).

"Penentuan harga ini sangat tergantung dari permintaan buyer di pasar luar negeri. Ini murni hukum ekonomi, demand and supply. Dari pemerintah daerah sendiri memang tidak ada regulasi yang bisa langsung mengunci harga pasar tersebut," ujar Ersant saat ditemui, Jumat (16/10/2026).

Ersant menjelaskan, koordinasi terkait pengawasan harga sebenarnya telah berada di bawah kewenangan Satuan Tugas (Satgas) Harga Udang yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara. Peran Dinas Perikanan di tingkat kota lebih berfokus pada upaya peningkatan volume dan kualitas produksi petambak.

Ersant juga menegaskan bahwa pasar udang sifatnya terbuka dan transparan. Para petambak maupun masyarakat umum kini dapat memantau pergerakan harga komoditas internasional secara mudah melalui internet.

Ia juga meluruskan perbedaan harga udang antara Tarakan dengan daerah lain seperti Balikpapan, Surabaya, maupun Makassar. Menurutnya, selisih harga dipengaruhi oleh variabel biaya produksi di masing-masing wilayah, seperti Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), tarif listrik, biaya logistik, hingga ongkos kontainer.

"Biaya pengiriman dari Tarakan dua kali lipat lebih tinggi karena barang harus dikirim dulu ke Surabaya sebelum mengekspor ke negara tujuan. Sedangkan dari Surabaya bisa langsung ekspor. Faktor biaya produksi perusahaan inilah yang memicu perbedaan harga beli di tingkat petambak," jelas Ersant.

Selain persoalan harga pasar, tingginya biaya operasional petambak juga dipicu oleh kendala skema distribusi pupuk bersubsidi dari Pemerintah Pusat.

Ersant membeberkan, terdapat hambatan administratif di mana banyak petambak yang berdomisili atau ber-KTP Tarakan memiliki lokasi tambak di luar wilayah administratif, seperti di Kabupaten Bulungan. Kondisi ini menyulitkan proses verifikasi dan penyaluran pupuk bersubsidi.

Selain itu, persyaratan pupuk bersubsidi dari pusat menetapkan batas maksimal luas lahan 2 hektare. Sementara rata-rata luas tambak petambak kita di Kaltara berkisar antara 5 hingga 10 hektare. Otomatis sebagian besar petambak tidak masuk dalam kriteria penerima subsidi.

Pihaknya mengaku telah menyampaikan persoalan tersebut ke kementerian terkait dan berharap Pemprov Kaltara dapat menjembatani solusi agar regulasi pupuk bersubsidi lebih relevan dengan karakteristik pertambakan di Kaltara.

Kendati demikian, Ersant menilai pergerakan harga udang saat ini menunjukkan tren pemulihan yang lebih baik jika dibandingkan periode penurunan drastis sebelumnya, meskipun daya beli pasar global seperti Jepang, saat ini cenderung beralih ke produk udang yang lebih murah akibat tekanan ekonomi dunia serta persaingan dari negara produsen lain seperti India dan Amerika Selatan. (Rajab)

Sumber : RRI Tarakan

Berita Setelahnya Berita Sebelumnya