Perihal Tanda Tangan Elektronik Administrasi Kependudukan di Kota Tarakan

Tarakan, 15 Juni 2020

Nomor : 475/129/DKPS

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Tanda Tanqan Elektronik

Kepada Yth.

1. Kepala/Pimpinan OPD Kota Tarakan

2. Kepala/Pimpinan Instansi Dinas Vertikal

3. Komandan/Kepala TNI/Polri

4. Kepala/Pimpinan BUMN/BUMD

5. Camat Se - Kota Tarakan

6. Lurah Se - Kota Tarakan

7. Lembaga Pengguna Dokumen Adminduk

di -

Merujuk pada Peraturan MenteriDalam Negeri Republik Indonesia :

1. UU Rl Nomor 11 Tahun 2008 Tentang lnforasi dan Transaksi Elektronik

2. Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara

Daring:

- Pasal 3 ayat (3) meliputi :

Huruf a penerapan Dokumen Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik (TTE),

huruf b pemeriksaan keaslian Dokumen Elektronik, Huruf e pemeriksaan

keaslian Dokumen Elektronik.

- Pasal 4 ayat (5) Pemeriksaan keaslian Dokumen Elektronik sebagaimana

dimaksud Pasal 3 ayat (3) huruf e, digunakan untuk melayani pengecekan

keaslian dan autentifikasi dokumen dan Naskah Dinas Elektronik dalam

penyelenggaraan Administrasi Kependuduk

3. Nomor 104 Tahun ' 2O'l'9 Tentang Pendokumentasian Administrasi

Kependudukan Pasal 19 ayat (6) dalam hal dokumen kependudukan dengan

format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik (TfE) KTP-el tidak

memerlukan pelayanan legalisir.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas maka Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Tarakan telah melaksanakan Tanda Tangan Secara

Elektronik (TfE) dan KTP-el pada dokumen administrasi kependudukan seperti :

a. Kartu Keluarga (KK)

b. Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI)

c. Pencatatan Sipil meliputi :

- Kutipan Akta Kelahiran,

- Kutipan Akta Perkawinan,

- Kutipan Akta Kematian,

- Kutipan Akta Perceraian,

- Kutipan Akta Pengakuan Anak

Apabila dokumen administrasi kependudukan telah ditandatangani secara

elektronik (TTE) oleh pejabat yang berkompeten maka tidak perlu lagi minta

dilegalisir, cukup dengan menggunakan smartphone aplikasi QR-code untuk

mengecekan kebenaran data base tersebut. Kecuali dokumen administrasi

Kependudukan yang belum di TTE.

Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian serta dilaksanakan

sebagaimana mestinya.